PENETAPAN HARG JUAL BBM TERHADAP PERSAINGAN USAHA
PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin Pertamax (RON 92). PT
Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM Pertamax jenis ini dari Rp9.000 –
Rp9.400 per liter menjadi Rp12.500 hingga Rp13.000 per liter mulai hari Jumat 1 April 2022. Penyesuaian
harga bahan bakar minyak (BBM) umum untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri
(Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam
Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan
Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Kenaikan harga dilakukan
setelah mempertimbangkan lonjakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dari
US$73,36 per barel pada Desember 2021 menjadi US$114,55 per 24 Maret 2022.
Sejak awal Januari 2020, harga minyak mentah
telah mengalami perubahan harga yang cukup signifikan dari waktu ke waktu.
Namun demikian harga BBM non-subsidi sejak Februari 2020 belum terdapat
penurunan yang signifikan. Harga Pertamax 92 per Januari 2020 ke Februari 2020
baru turun dari Rp 9.200/liter menjadi Rp 9.000/liter. Itu pun diduga lebih
karena implementasi formula harga yang efektif diberlakukan pada awal Februari.
Sejak saat itu, harga BBM non-subsidi belum mengalami penurunan, walaupun harga
minyak dunia mengalami penurunan yang signifikan. Penetapan harga BBM pada
dasarnya tidak dilepaskan kepada mekanisme pasar, karena terdapat ketentuan
pemerintah yang menjadi patokan dasar. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM no
62.K/12/MEM/2020 ada dua variabel yang menentukan besaran harga BBM di pasar,
yaitu variabel MOPS/Argus dan Variabel Marjin pelaku usaha. MOPS adalah Mean of
Platts Singapore dan Marjin maksimum 10% dari harga jual. Artinya, pengaruh
turunnya harga minyak dunia yang berakibat dengan turunnya besaran harga MOPS
menjadi faktor yang signifikan dalam pembentukan harga. Lebih lanjut, karena
berhubungan dengan perdagangan internasional, maka faktor kurs juga ikut
mempengaruhi. Sedangkan porsi harga jual yang ditetapkan oleh pelaku usaha
sangat kecil, yaitu dalam rentang range 0%-10% marjin keuntungan.
KPPU dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan mengambil
inisiatif untuk meminta keterangan berbagai pihak meliputi kementerian ESDM,
pelaku usaha BUMN (Pertamina) maupun non-BUMN. Berdasarkan norma dalam Pasal 5 Undang-undang No. 5
Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dijadikan dasar bagi
KPPU, yaitu,
“Pasal 5
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang
harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”. Penetapan
harga yang dimaksud dalam norma meliputi perilaku untuk secara bersama-sama
menetapkan harga diatas aturan yang berlaku.
Formula yang diatur oleh Keputusan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral No. 62.K/12/MEM/2020 tersebut menyebut harga BBM
ditentukan berdasarkan biaya perolehan, biaya penyimpanan dan biaya distribusi,
serta margin yang ditetapkan sebagai berikut:
a.
Untuk
jenis Bensin dibawah RON 95 dan jenis Minyak Solar CN 48 diukur dengan rumus
Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus + Rp 1.800/liter + Margin (10% dari
harga dasar).
b.
untuk
jenis Bensin RON 95, jenis Bensin RON 98, dan jenis Minyak Solar CN 51
ditetapkan dengan rumus MOPS atau Argus + Rp2.000/liter + Margin (10% dari
harga dasar)
Baca juga: Tinjauan Oligopoli Pasar Minyak Goreng Menurut Hukum Persaingan Usaha
Berdasarkan formula tersebut, harga kompetisi
yang ditetapkan pelaku usaha dapat dikaitkan dengan besaran marjin penjualan.
Karena tiap perusahaan seharusnya memiliki biaya penyimpanan dan distribusi,
serta preferensi marjin penjualan sendiri yang membedakan kemampuan mereka
dalam menentukan besaran harga jual eceran BBM.
KPPU menduga terdapat koordinasi antar pelaku usaha di
Indonesia secara bersama sama untuk tidak menurunkan harga BBM non subsidinya. Dalam
mendalami dugaan koordinasi penetapan harga, KPPU juga memperhatikan sifat struktur
pasar oligopolistik di sektor BBM tersebut. Dengan jumlah pelaku usaha yang
terbatas, potensi pelanggaran persaingan usaha cukup tinggi di sektor tersebut.
KPPU juga akan memperhatikan apakah kondisi ini disebabkan oleh fenomena price
leadership Pertamina. Sebagai catatan, Pertamina menguasai pasar penjualan BBM
secara keseluruhan hingga 98,3%, berdasarkan kemampuan distribusi atau jumlah
stasiun pengisian bahan bakar umum yang dimilikinya. Angka tersebut masih jauh
dibandingkan pemain lain yang tidak mencapai dua persen secara keseluruhan.
Demikian, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian
Sekian dan Terimakasih....
Comments